• Bendera Parpol Kena Pajak 50 persen

• 2018,  Jabatan Esselon II di Lelang

• Pemkot Sediakan Lahan Relokasi PKL?

• Santer, Pemkot Akan Kembali Gelar Mutasi di Bulan April?

• PKL Dadaha Dibagi Empat Kelompok

• Pendapatan Rumah Sakit Turun Rp 500 Juta

• Rahmat : “Daerah Rugi Besar Jika PBB dan BPHTB Dihapus”

• Tahun ini, Distamben Garap Program PLTS 

• Dudi Mulyadi Batal Cuti?

• Setahun Lagi, Ciptakarya Hengkang dari KORPRI

• Musrenbang Kantor LH Rp 7 Miliar Lebih

• Minimal Setahun, Pengembang Wajib Stor Fasum Fasos

• Sekda : Kadis Ciptakarya Minta Izin Saat Diperjalanan 

• 171 Insan Pendidik Dilantik

• Dihari Kerja, Ciptakarya Bergoyang Ria? 

• Dinas Pertanian Usulkan Rp. 20 M

• Kantor Kosong Ditinggal Piknik? 

• Karsidi: “Saya Lihat, Ambil dan Buang”

• Usulan Ciptakarya Capai Rp 384 Miliar

• Pemkot Akan Bangun Pasar di Tiap Kecamatan

• Ivan : Proyek Jalan Lanjutan 10 KM Lagi

• Dinas Binamarga Gelar Musrenbang

• Hanafi : UPT Dibahas Minggu Ini

• SKPD Megatron Rp 230 Juta Lebih

• Status Alun-Alun Indihiang Milik Pemkot

• Distamben Segera Bagikan Kompor Biomass

• Pemkot Tunggu Kunci dari Pemkab

• Deden : Bentuk UPT Butuh Rp 1,7 M 

• Budi Lantik 146 Pegawai

• Kepala BKD Pandai Bermain Kata

Kota, Wartasik.com – Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan PDL Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Amran Saefullah menegaskan pemasangan bendera partai politik di tempat umum dikenakan pajak sebesar 50 persen dari harga pokok. Itu, katanya, berdasarkan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Perwalkot No. 79 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

 

“Pemasangan yang dimaksud yakni untuk diluar masa kampanye dan jika dalam masa kampanye aturannya gratis. Besarannya tergantung ukuran dan jenis bahan yang dipasang. Biasanya kalau berdera parpol selalu berbahan kain dan itupun sudah ada ketentuannya. Yang jelas, nilai pajak yang harus dibayar sebesar 50 persen dari harga normal atau pokok,” terangnya kepada Wartasik.com, Rabu (11/2).

 

Pihaknya berharap, seluruh parpol yang ada di Kota Tasikmalaya dapat memenuhi administrasi perpajakan jika berniat atau melakukan pemasangan bendera dan sejenisnya di tempat-tempat umum. “Tentunya ini juga merupakan kontribusi penunjang bagi pendapatan pajak daerah,” pungkasnya. Asron

Ket Foto: Bendera partai politik yang terpasang di tempat umum /net